Translate :
 
 
 
 
 
 
 

KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL
DEPARTEMEN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Pelatihan Mitra Pengelolaan DAS Bondowoso, 18 - 20 Oktober 2011

 

Latar Belakang

  1. Kegiatan Perhutanan Sosial merupakan salah satu prioritas Program Kementerian Kehutanan 2010 -2014
  2. Target kegiatan Perhutanan Sosial 2010 - 2014 sangat besar
  3. Pelaksanaan kegiatan Perhutanan Sosial akan dipantau secara berkala oleh UKP4
  4. Salah satu permasalahan yang muncul adalah : Pemahaman Perhutanan Sosial masih sangat kurang

PENGERTIAN PERHUTANAN SOSIAL
Sistem pengelolaan hutan, baik hutan negara maupun hutan hak, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di dalam dan disekitar hutan melalui “pemberdayaaan” masyarakat dengan memperhatikan aspek kelestariannya

PEMBERDAYAAN
Upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat

 

Inti Perhutanan Sosial ---> Pemberdayaan :

  1. Peningkatan kemampuan dan kemandirian
  2. Melalui Pengembangan kapasitas dan pemberian akses

Tujuan Perhutanan sosial adalah untuk menyejahteraan masyarakat. Dasar hukumnya adalah HKm ( P. 37/MENHUT-II/2007 ) - Hutan Desa ( P.49/MENHUT-II/2008 ) serta kemitraan.

Dasar Pemikiran Pemberdayaan Masyarakat : Pasal 83 :
Untuk mendapat sumberdaya hutan secara optimal dan adil dilakukan pemberdayaan masyarakat setempat.

Artinya :
ada pengakuan bahwa selama ini pemanfaatan hutan tidak optimal dan tidak adil, sehingga menimbulkan kerusakan dan kemiskinan disekitar hutan
memberi kesempatan kepada masyarakat setempat dalam memanfaatkan hutan untuk meningkatkan kesejahteraannya

ISU-ISU PENTING PENGELOLAAN HUTAN

  1. Luas kawasan hutan 132,398 juta ha diambang kerusakan :
    - laju kerusakan hutan 1,08 juta/th
    - lahan kritis 30,197 juta ha
  2. Kemiskinan masyarakat desa sekitar hutan 
    - 34,96 juta jiwa tergolong miskin (BPS, 2008)
    - masyarakat yang tinggal dalam dan sekitar kawasan hutan 48,8 juta jiwa, dimana 10,2 juta jiwa diantaranya tergolong miskin (CIFOR, 2005)
  3. Peluang pemanfaatan/perdagangan carbon hutan
    - Mandatory mechanism (REDD)
    - Voluntary mechanism

Berdasarkan Isu Penting Pengelolaan Hutan, Maka telah ditetapkan bahwa HKm dan Hutan Desa sebagai perwujudan dari Pemberdayaan Masyarakat menjadi Salah Satu Kebijakan Prioritas Kemeterian Kehutanan

Faktanya :

  • Pemahaman BPDAS terhadap HKm dan Hutan Desa belum sama
  • Banyak yang memahami HKm sebagaimana proyek-
  • Perhatian BPDAS terhadap pengembangan HKm dan HD masih bervariasi
  • Beberapa BPDAS mempunyai anggaran “Pengembangan HKm”, tetapi peruntukannya masih belum tepat sasaran

PENGERTIAN Hutan Kemasyarakatan - Hutan Desa
Hutan Kemasyarakatan
: Hutan Negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat

Hutan Desa : Hutan negara yang dikelola oleh desa dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa

Sasaran HKm dan HD : Hutan lindung dan hutan produksi ; Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan dan Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan

Prinsip prinsip Hutan Kemasyarakatan :
Terdapat 9 prinsip dan 2 hal yang paling penting yaitu :

  1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan
  2. IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, serta dilarang memindahtangankan atau mengagunkan
    Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanamannya

Hutan Desa :

  1. Bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan serta dilarang memindahtangankan atau mengagunkan.
  2. Pemanfaatan Kayu dapat dilakukan pada Hutan Desa yang berfungsi sebagai Hutan Produksi melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang diberikan oleh Menhut (dapat dilimpahkan kepada Gubernur utk Hutan Alam, dan Bupati utk Hutan Tanaman).

Latar Belakang Pengembangan HHBK

  1. Perubahan Paradigma pengelolaan hutan dari timber management menjadi forest resource management memacu pengembangan dan pemanfaatan HHBK.
  2. Hasil penelitian : hasil hutan berupa kayu dari hutan hanya sebesar 10 % dan selebihnya merupakan hasil hutan bukan kayu yang belum dimanfaatkan secara optimal.
  3. Kepmenhut no 421/Menhut-II/2006 tentang fokus-fokus kegiatan pembangunan kehutanan diantaranya pengembangan pemanfaatan HHBK menjadi tanggung Direktorat Jenderal RLPS.

Menurut UU 41/1999 : hasil hutan : benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan

Hasil Hutan Terdiri Dari :

  1. Hasil Nabati beserta turunannya : Kayu, rotan, bamboo, rerumputan, tanaman obat, jamur, getah-getahan, bagian atau yang dihasilkan tetumbuhan;
  2. Hasil hewani beserta turunannya : satwa liar dan hasil penangkarannya, satwa buru, satwa elok, serta bagian atau yang dihasilkan hewan hutan;
  3. Benda non hayati yang secara ekologi merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan organ hayati penyusun hutan : air, udara bersih dan sehat serta barang lain tetapi tidak termasuk barang tambang;
  4. Jasa yang diperoleh dari hutan : jasa wisata, keindahan dan keunikan, perburuan & jasa lainnya;
  5. Hasil produksi yang langsung diperoleh dari hasil pengolahan bahan mentah yang berasal dari hutan, yang merupakan produksi primer antara lain : kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis dan pulp.

HHBK : hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan kecuali kayu yang berasal dari hutan (Permenhut No :35 Tahun 2007)

PERMASALAHAN:

  1. Skala Pemanfaatan HHBK masih masih rendah
  2. Keterbatasan modal bagi petani
  3. Pemanfaatan HHBK belum berbasis Budidaya (masih pemungutan)
  4. Data dan informasi HHBK tidak tercatat secara lengkap.
  5. Pengembangan HHBK belum fokus pada komoditas unggulan
  6. Peraturan perundangan tentang pengembangan HHBK belum lengkap.
  7. Tingkat pengetahuan dan keterampilan pemanfaatan HHBK masih terbatas.
  8. Jejaring kerja pengembangan HHBK masih lemah.
  9. Dukungan teknologi paska panen belum memadai
  10. Penguasaan teknologi masih terbatas

ARAH PENGEMBANGAN HHBK

  1. Penentuan komoditas unggulan HHBK
  2. Penetapan Wilayah Potensi HHBK
  3. Pengembangan budidaya dan usaha tani HHBK
  4. Ekstensifikasi areal pengembangan tanaman HHBK
  5. Pemberdayaan Masyarakat
  6. Pengembangan Koordinasi
  7. Promosi Pemanfaatan HHBK

STRATEGI

  1. Inventarisasi potensi dan Pemetaan HHBK
  2. Pengembangan kapasitas SDM.
  3. Pengembangan kuantitas, kualitas dan jenis produk HHBK unggulan
  4. Pengembangan Sentra HHBK
  5. Pemberdayaan usaha tani HHBK
  6. Penyusunan peraturan perundangan.

Sentra HHBK
Pengertian Sentra HHBK
Pusat pengembangan HHBK mulai dari sektor hulu (penanaman atau bahan baku), sektor tengah (industri penglolahan) sampai dengan sektor hilir (industri kreatif dan pemasaran)

Sasaran
- Komoditi (Sutra Alam, Rotan, Gaharu, Bambu, Lebah Madu, Nyamplung)
- Wilayah (Cianjur, Katingan, Bangka Tengah, Bangli, Sumbawa dan Purworejo)

Strategi
- Fasilitasi Penetapan HHBK Unggulan (P.21/Menhut-II/2009)
- Koordinasi dan Sosialisasi HHBK Unggulan
- Pembentukan Tim Penetapan HHBK Unggulan (Bupati)
- Penilaian dan Penetapan HHBK Unggulan

Penetapan Lokasi Sentra HHBK Unggulan
Survey lokasi sentra HHBK (lokasi penanaman – industri), oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati
Penetapan Sentra HHBK (Bupati atau Walikota/Gubernur/ Menteri)

Pembentukan Forum HHBK

  1. Unsurnya : Instansi pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Swasta/Pelaku Usaha, Asosiasi, KelompokTani, Perbankan dll)
  2. Sifatnya Terbuka
  3. Pejabat Penetapan Forum : Menteri, Gubernur atau Bupati
  4. Kelengkapan Organisasi : Pengurus, AD/ART, Rencana Kerja dsb
  5. Fungsi : Solution Center

KEMITRAAN :
Pada saat ini sedang dikembangkan Kerjasama Kemitraan Antar Sektor
Tujuan :
1. Meningkatkan peranserta Sektor Lain dalam mendukung kegiatan Perhutanan Sosial
2. Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Pemerintah dalam kegitan Perhutanan Sosial

Sasaran Kegiatan :
1. Mensinergikan program sektor lain dengan kegiatan Perhutanan Sosial, antara lain :
2. Penguatan Kelembagaan
3. Peningkatan Kapasitas SDM
4. Pengembangan Usaha
5. Pengembangan akses pasar dan modal
dsb

Tantangan Dalam Perhutanan Sosial
1. Target – target kegiatan cukup besar
2. Tata hubungan kerja dan sistem pelayanan belum berjalan dengan baik
3. Sistem Informasi kebijakan belum berjalan dengan optimal
4. Kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat masih timpang
5. Komitmen pemerintah daerah masih belum mantap (belum sepenuhnya yakin memberi kepercayaan kepada masyarakat)
6. Banyak pihak yang melihat HKm dan HD sebagai proyek, bukan sebagai sistem pengelolaan hutan

 

 

 

Salam

Dwi Hartoyo,SP