Translate :
 
 
 
 
 
 
 

BBM NAIK MAKA SEMUA SEKTOR KEHIDUPAN JUGA NAIK
DAMPAK NAIKNYA HARGA BBM
( EKONOMI - SOSIAL - POLITIK - HUKUM - KEAMANAN )

 

Bahan bakar minyak ( BBM ) sudah menjadi urat nadi perekonomian bangsa Indonesia. Ketika pemerintah menaikkan BBM maka bisa dipastikan seluruh sendi sendi perekonomian dan bahkan seluruh aspek kehidupan akan naik pula. Sebagai contoh kecil. BBM naik maka ongkos ongkos transportasi akan naik ( ini adalah dampak primer ) dan dampak sekunder dan tersier juga mengikuti. Naiknya BBM akan mengikuti naik nya kebutuhan pokok/ kebutuhan primer (sembako ). Naiknnya kebutuhan primer ini akan di ikuti dengan naiknya harga upah, naiknya harga tarif dasar listrik (karena listrik menggunakan BBM ), tarif dasar telepon juga akan ikut naik, naiknya harga suku cadang, naiknya kebutuhan kantor (naiknya anggaran rutin karena ATK juga naik) maka secara otomatis akan menaikkan APBN. Naiknya harga BBM akan di ikuti dengan naiknya harga produksi. Dampak paling buruk adalah tarif untuk buang air kecil di terminal bisa dipastikan akan naik pula.

Pemerintah menaikkan BBM tujuannya untuk mengurangi defisit APBN tetapi justru dengan menaikkan harga BBM maka APBN bukan tambah turun tetapi akan bertambah naik karena dampak tidak langsung ( dampak tersier ). Gaji presiden akan naik , gaji anggota dewan akan naik, gaji pejabat negara akan naik. Tunjangan tunjangan jabatan akan naik, biaya operasional pemerintah secara otomatis juga akan naik. Biaya kunjungan pejabat ke daerah secara otomatis juga akan meningkat. Niat pemerintah untuk mengurangi beban APBN dengan menikkan harga BBM malah akan berdampak tidak langsung naiknya APBN tahun tahun berjalan dan bahkan tahun tahun selanjutnya. Menurut kami kebijakan pemerintah dengan menaikkan harga BBM tidaklah tepat. Masyarakat luas jangan di jadikan kambing hitam atau jangan dijadikan kelinci percobaan pemerintah.

Dengan menikkan harga BBM apakah pemerintah menjamin kebutuhan pokok tidak naik, apakah pemerintah menjamin tarif dasar listrik tidak naik atau apakah pemerintah menjamin harga pupuk tidak naik. Atau apakah pemerintah menjamin beban APBN akan berkurang. Atau ini hanya akal akalan pemerintah untuk mengambil untung sendiri. Tentu pemerintah seharusnya berfikir panjang bukan hanya sebatas 6 bulan tetapi 5 sampai 10 tahun kedepan. Bantuan Lansung Sementara Masyarakat ( BLSM ) yang diberikan kepada sekitar 18 juta KK miskin dengan Rp 150.000,- setiap bulan selama 6 bulan sebagai konpensasi naiknya harga BBM adalah kebijakan yang sangat kolot. Kebijakan yang tidak mau berfikir panjang tetapi hanya kebijakan untuk meredam emosi dan penolakan masyarakat atas naiknya harga BBM. BLSM bukan memecakkan solusi tetapi membuat masyarakat miskin menjadi malas dan tidak mau berusaha. Bantuan Langsung itu sama dengan memberikan ikan untuk lauk pauk bukan kail. Jika pemerintah hanya memberikan ikan saja maka masyakat akan bergantung; berbeda jika masyarakat diberi kail jika dia hidup di daerah perairan sehingga dengan kail tersebut mereka bisa berusaha mendapatkan ikan. Tidak hanya satu ikan tetapi bisa lebih dari satu ikan. ( Ini hanya perumpamaan saja ). Daripada untuk BLSM lebih baik ya untuk infra struktur dan kemudahan kemudahan kepada masyarakat. Sebagai misal keluarga miskin memperoleh tambahan Rp 150.000,- dari konpensari kenaikan harga BBM tetapi dampak sekunder hingga dampak tersier ( dampak tidak langsung ) dari kenaikan harga BBM keluarga miskin yang menerima tambahan Rp 150.000,- harus mengeluarkan tambahan pengeluaran lebih besar misalnya Rp 180.000,- berarti percuma keluarga miskin itu memperoleh konpensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk BLSM. Hal hal semacam ini yang seharusnya di fikirkan oleh pemerintah.

Tak bisa dimungkiri, kenaikan harga BBM dapat memicu sejumlah dampak negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Meskipun pemerintah bersedia memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Akan tetapi, BLSM bukanlah sebuah jaminan gejolak perekonomian Indonesia akan stabil pascakenaikan harga BBM.

Sepekan menjelang 1 April 2012 saja, sejumlah harga kebutuhan pokok terus melambung. Selain itu, kenaikan harga BBM akan mengakibatkan naiknya biaya transportasi dengan kisaran yang cukup tinggi, sama tingginya seperti apa yang terjadi pada BBM itu sendiri.

Ancaman PHK pun menghantui para buruh karena tak kuatnya dunia industri menghadapi tingginya kenaikan biaya produksi. Berdasarkan hal-hal tersebut, semuanya bermuara pada satu inti, kemiskinan. Indonesia dikhawatirkan akan terpuruk dan daya beli masyarakat menurun.

BLSM hanyalah sebuah upaya menjaga citra pemerintah yang kini semakin jatuh karena kebijakannya sendiri. Menaikkan harga BBM di tengah kesejahteraan rakyat Indonesia yang rendah adalah kebijakan yang sama sekali tidak populer.

BLSM layaknya permen yang diberikan kepada anak kecil sebagai pembujuk setelah ia dibuat menangis. BLSM sama sekali tidak menjadi solusi alternatif. Ia tidak mendidik dan dapat memicu sejumlah permasalahan lain, seperti korupsi, pendataan penduduk miskin yang tidak akurat, pendistribusian yang tidak tepat sasaran, hingga masarakat yang tidak kebagian akan merasa terdiskriminasi.

Antaranews.com || "Kenaikan harga kebutuhan pokok jelas tidak sebanding dengan apa yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat, misalnya BLSM yang tidak seberapa itu. Bahkan pengalokasiannya juga sangat rentan atau berpotensi tidak tepat sasaran," Yang perlu dilakukan Pemerintah jika benar akan menaikan harga BBM bersubsidi yakni melakukan pengawasan distribusi bahan kebutuhan pokok, agar tidak melonjak harganya terlalu tinggi.

"Hal inilah yang paling penting untuk dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat tidak begitu terbebani dengan lonjakan harga BBM,"

BLSM, lanjutnya, cukup membantu, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengurangi beban ekonomi rakyat akibat dinaikannya harga BBM. Bahkan, dikhawatirkan akan memunculkan konflik di tengah masyarakat apabila pembagiannya tidak merata.

Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi saja tetapi akan berdampak pada politik , sosial dan budaya bangsa Indonesia. Imbasnya akan sangat luas; memang hanya satu sektor yang naik yaitu BBM tetapi dampak langsung maupun tidak langsung ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah.
”Saat ini, desentralisasi kekuasaan cenderung dipusatkan di daerah, sehingga solusi yang paling baik untuk mengatasai dampak kenaikan BBM adalah dengan melakukan strukturalisasi yang bersifat kedaerahan,” yaitu dengan memperbanyak fasilitas umum yang tentunya lebih fungsional, menambah penerangan, mempaiki infra struktur, seperti memasang jalur kereta api sebagai roda transportasi pengganti kendaraan umum. Dengan memfokuskan pada sarana transportasi masal maka kebutuhan BBM akan berkurang.
Pemerintah seharusnya menjalankan wewenangnya sesuai dengan UUD dan harus bijaksana dalam mengelolanya. ”Istilahnya, policy with wisdom, bukan policy without wisdom. Pemerintah harus lebih memihak kepada rakyat luas, bukan kepentingan partai politik tertentu tetapi harus lebih memperhatikan masyarakat luas. Pemerintah bukan hanya milik koalisi partai tertentu saja tetapi adalah milik seluruh bangsa indonesia. Maka sudah seharusnya pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan harus memperhatikan kepentingan rakyat luas.

Alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena APBN akan mengalami defisit jika terus mensubsidinya hanyalah justifikasi dan mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah terhadap dominasi asing, dimana 89 persen migas dikuasai oleh mereka (Din Syamsudin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah [Tribun Jabar, 24-03-2012]).

Selain itu, menaikkan harga BBM merupakan gambaran ketidakberhasilan pemerintah dalam mengelola APBN dengan baik. Juga ketidakkreatifan dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Indonesia. Naiknya harga BBM tidak menjamin beban APBN akan berkurang. Bahkan bisa jadi APBN akan membengkak karena biaya operasional pemerintah juga akan naik sebagai dampak tidak langsung dari naiknya harga BBM.

Sejumlah opsi yang dapat digunakan sebagai alternatif agar tidak menaikkan harga BBM, di antaranya, pemerintah harus melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN. Juga menekan penguasaan migas oleh asing dan mengembalikannya ke dalam pengelolaan negara. Sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD 1945 pasal 33 yaitu, “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.” Hal lain yang perlu dilaksanakan pemerintah adalah mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi.

JAKARTA: ( Bisnis.com ) Index perkiraan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp1.500 per liter pada April akan berdampak sistemik ke berbagai sektor ekonomi sehingga pertumbuhan 2011 akan merosot ke kisaran 5,8%.

Ahmad Erani Yustika, Direktur Ekseskutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), menjelaskan merosotnya pertumbuhan ekonomi tahun ini, a.l. disebabkan oleh investasi yang jatuh akibat kenaikan ekspektasi inflasi yang akan diikuti oleh kenaikan suku bunga kredit.

“Kenaikan harga BBM akan membuat inflasi melonjak 3%-4% sehingga daya beli masyarakat jatuh, di mana kaum miskin daya belinya berkurang 10%-15%,” ujarnya ketika berdiskusi dengan wartawan, Rabu, 28 Maret 2012.

Akibat penurunan daya beli tersebut, kata Erani, jumlah penduduk miskin berpotensi bertambah 1,5 juta orang atau sekitar 1,1%-1,3%, kendati skema kompensasi sudah dijalankan.

Secara keseluruhan, lanjutnya, pendapatan nasional atau PDB akan berkurang sekitar Rp125 triliun dibandingkan jika harga BBM tidak dinaikkan. Asumsinya, tanpa ada kenaikan ahrga BBM, pertumbuhan ekonomi nasional masih bisa 6,5% pada tahun ini. “Dampak tersebut masih bisa diteruskan efeknya terhadap kenaikan pengangguran, penurunan ekspor, dan lain sebagainya,”

Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sudah mengalami tiga kali kenaikan mencolok harga minyak mentah dunia. Kondisi tersebut mendesak pemerintah menaikkan harga BBM, yakni pada tahun 2005 dan tahun 2008. Kalau kita cermati bahwa Indonesia adalah Eksportir dan sekaligus Importir minyak. Sebagai Eksportir maka seharusnya dengan naiknya harga minyak mentah justru menguntungkan Indonesia. Tetapi Indonesia juga Importir minyak maka sebagai konsumen minyak maka Indonesia harus mengeluarkan dana lebih banyak untuk membeli minyak. Mengenai hal ini Indonesia adalah produsen dan konsumen minyak. Sebuah pertanyaan muncul mengapa Indonesia mengekspor minyak mentah dan mengimpor minyak jadi ? sebegitu malas orang orang Indonesia sehingga kita enggan berfikir untuk mengolah sendiri minyak mentah kita dan mengekspornya dalam bentuk minyak jadi atau minyak setengah jadi. Atau sebegitu bodohnya orang orang Indonesia sehingga tidak bisa mengolah minyak mentah menjadi minyak yang siap di konsumsi. Dari 100 juta jiwa lebih penduduk Indonesia apakah tidak ada 1 atau 100 orang yang mau belajar mengolah minyak mentah menjadi minyak siap konsumsi. Ini yang salah siapa ? pemerintah atau masyarakat Indonesia. Atau sebegitu bobroknya pemerintahan Indonesia ? sudah 66 tahun merdeka belum pintar pintar. Sebenarnya tidak ada alasan bagi semua pihak pihak Indonesia untuk mengeksport minyak mentah; jika memang Indonesia membutuhkan tenaga ahli perminyakan maka pemerintah bisa menyekolahkan 100 atau 1000 warga negara Indonesia ke luar negeri dengan biaya pemerintah tentunya sehingga begitu 100 atau 1000 orang lulus ( 5 - 10 tahun ) mereka bisa menjadi tenaga tenaga handal. Sehingga Indonesia tidak lagi mengekspor minyak mentah tetapi bisa mengekspor minyak siap pakai. Dan tentu saja harganya akan lebih mahal, maka pendapatan negara juga akan semakin meningkat. Mudah mudahan bisa terealisasi ya ........

 

Ketika isu akan dinaikkannya harga BBM pada 1 April 2012 ini akan berimbas pada segala sektor kehidupan. Berdasarkan pemberitaan media online dijelaskan :

1. Dampak Ekonomi
Politik.kompasiana.com || Di bidang ekonomi, kenaikan BBM secara pasti akan menaikkan biaya operasional sehari-hari. Pengaruh yang sangat terasa adalah kenaikan biaya transportasi jalan raya, yang akan diikuti dengan kenaikan biaya listrik dan air, kenaikan tarif tol. Dan pada gilirannya akan berdampak pada kenaikan sembako (sembilan bahan pokok).

Bilamana kenaikan ini tidak diserta dengan kenaikan pendapatan, maka akan menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia. Bilamana seorang kepala keluarga dengan dua orang anak setingkat SD/SMP, memiliki penghasilan per bulan satu juta lima ratus ribu. Maka kenaikan biaya hidup sebesar 15 sampai dengan 25 persen per bulan pasti akan menambah jumlah hutang mereka. Dengan asumsi kebutuhan per bulan sebesar 1,6 juta, akan menambah jumlah hutang sebesar 200 sampai dengan 300 ribu sebulan. Belum lagi bila ditambahkan dengan kenaikan biaya pendidikan, maka akan kita lihat lebih banyak lagi warga miskin di negeri ini.

Di bidang industri akan menambah biaya transportasi bahan baku dan pada distibusi barang jadi kepada masyarakat luas di satu sisi. Di sisi lain, tingkat daya beli masyarakat akan mengalami penurunan. Sehingga bisa terjadi penumpukan barang-barang produksi. Bilamana hal ini tidak terjadi perbaikan, di masa mendatang akan meningkatkan biaya operasional (overheat production), sehingga akan terjadi pengurangan jumlah buruh dan menaikkan jumlah pengangguran di Indonesia.

2. Naiknya harga BBM akan berimbas pada sektor transportasi angkutan laut, danau dan sungai ( Dampak primer / dampak langsung )
Kenaikan harga BBM dipastikan berimbas pada sektor transportasi termasuk angkutan laut, danau dan sungai. Biaya angkutan ini ditaksir akan naik 30-40%.

"Kalau benar kenaikan BBM jadi Rp 6.000 tentu dia mempunyai efek overload naik, gaji pegawai naik, minyak pelumas naik, belum lagi biaya pelabuhan naik yang tidak ada hubungannya dengan BBM. Maka kita asumsinya kita menghitung in between 30-40% tarif kita naik," kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan Sjarifuddin Mallarangan, Kamis (29/3/2012)

Menurut Sjarifuddin, angka-angka itu masih asumsi karena sampai saat ini belum ada keputusan final terkait kenaikkan BBM ini. Walaupun pemerintah berencana menaikan harga BBM 1 April 2012. "Kita ancang-ancang, kalau naik ya kita naikin sekian," katanya

Selain angkutan penyebrangan, dampak kenaikkan BBM ini pun mengerek tarif kenaikan angkutan laut lainnya seperti Angkutan Niaga Nasional yang diasumsikan akan naik sampai 15%, Angkutan Laut Penumpang yang juga naik 15%, dan Angkutan Pelayaran Rakyat sampai 20%.

Sementara itu Dirut Pelni Jusabela Sahea menuturkan hal yang sama terkait dampak kenaikan BBM ini. "Tentunya dari harga BBM ada peningkatan, karena harganya kan dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000, tarif tentu saja kalau misalkan BBM-nya naik akan mempengaruhi biaya transport. Kenaikan 10-15%, tarif kita sekarang Rp 404/penumpang/mile," ungkap Jusabela.

Selama ini komponen BBM menghabiskan 40-50% dari total biaya operasional kapal yang dikelola oleh Pelni.

3. Naiknya harga BBM akan mempengaruhi sektor wisata ( Sumber pendapatan negara akan berkurang )
TEMPO.CO , Kuala Lumpur:Kenaikan bahan bakar minyak bersubsidi pada 1 April 2012 dinilai akan mempengaruhi sektor pariwisata dalam negeri. Kenaikan bisa mengurangi kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. "Kenaikan BBM pasti berdampak terhadap pariwisata," kata Sapta Nirwandar, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Matta Fair, Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad 18 Maret 2012.

Menurut Sapta, jika harga BBM naik, hukum ekonomi akan berlaku. Permintaan dan persediaan akan terpengaruh. Agen perjalanan akan menaikkan biaya paket tur. Kenaikan biaya pasti membuat perjalanan terlihat mahal. Untuk itu, menurut Sapta, kementerian dan pihak terkait harus mencari cara agar dapat mempertahankan atau menarik warga asing untuk datang. "Kami harus memodifikasi supaya paket-paket liburan misalnya bisa tetap diminati. Jadi harus cari jalan untuk bertahan," kata dia.

Rencana kenaikan BBM ini, kata dia, memang tidak bisa dihindari lagi. Saat ini yang bisa dilakukan adalah mencari solusi agar dapat mencapai target optimis datangnya wisatawan asing ke Indonesia pada tahun ini, yaitu 8 juta orang. "Yaitu dengan melihat komponen biaya dan efektivitas biaya tersebut," ujarnya.

Dia menyadari, kenaikan BBM dan ditambah kondisi perekonomian dunia yang sedang tak menentu, orang berpikir berkali-kali untuk mengeluarkan uang terlalu besar di Indonesia. Menurut data Kementerian Pariwisata, rata-rata setiap wisatawan asing dapat menghabiskan dana US$ 1.100 per kunjungan.

Dengan kenaikan BBM, setidaknya dapat menambah rata-rata pengeluaran wisatawan asing hingga 10 persen dibandingkan spending sebelumnya. "Mungkin ada reduksi, tetapi kami berharap orang yang datang bisa bertambah. Kalau bertambah, pengurangan pendapatan tadi bisa diimbangi dengan penambahan volume."

4. Naiknya harga BBM akan berdampak pada kenaikan tarif dasar Listrik
( bisniskeuangan.kompas.com) Banyak hal yang menyebabkan penolakan terhadap rencana pengurangan subsidi BBM. Mulai dari ketidakmampuan pemerintah menaikkan produksi minyak yang tak beranjak dari angka 900.000 barrel per hari, tidak kunjung direalisasikannya diversifikasi energi, sampai pengelolaan PLN yang ikut membengkakkan subsidi energi.

Penolakan Fraksi PDI-P disuarakan anggota Badan Anggaran DPR, Dolfie OFP. Dolfie mengatakan kepada Kompas seusai rapat Badan Anggaran DPR, Senin (26/3/2012) petang, pemerintah membebankan ketidakmampuan mengendalikan dan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi seperti disebut Pasal 7 Ayat 4 UU APBN 2012 kepada rakyat. Selain itu, subsidi BBM untuk listrik membengkak karena kelemahan manajemen PLN dalam mengelola komposisi bahan bakar pembangkit listrik.

Sadar Subagyo, anggota Badan Anggaran dari Fraksi Gerindra, juga menyebut ketidakmampuan pemerintah mengendalikan dan membatasi BBM bersubsidi. Di sisi lain, gejolak harga minyak karena ketegangan di Timur Tengah dan krisis utang Eropa sudah diperhitungkan dalam penyusunan APBN 2012. Perlambatan ekonomi dunia pun tak berpengaruh banyak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan tahun ini 6,5 persen. ”Dugaan saya, pemerintah ingin menyelamatkan PLN dan ada kepentingan politik melalui bantuan langsung tunai Rp 150.000 per keluarga,” kata Sadar.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal menolak kenaikan harga BBM karena menaikkan inflasi dan menggerus pendapatan riil buruh. Pemerintah menyebut inflasi menjadi 6,8 persen—bukan 7 persen karena kenaikan tarif dasar listrik ditunda ke tahun 2013—yang berarti upah riil buruh hanya naik separuh.

5. Naiknya harga BBM berpengaruh pada pendapatan petani. Biaya produksi meningkat
Pendapatan petani juga terpengaruh karena penggunaan traktor tangan dan biaya transportasi. Kepala Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Badan Litbang Kementerian Pertanian Handewi Purwati Saliem menyebut, kenaikan harga BBM akan menurunkan keuntungan petani padi 1,5-2 persen saja.

”Yang lebih memengaruhi adalah inflasi yang berhubungan dengan daya beli. Juga sisi psikologis yang mendorong naiknya harga faktor produksi, seperti pupuk, benih, dan tenaga kerja di tingkat petani,” kata Handewi, Rabu (28/3/2012).

6. Dampak Sosial
Politik.kompasiana.com || Dilihat dari sisi sosial, pengaruh dari kenaikan BBM akan memberikan dampak pemiskinan yang semakin tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tingginya biaya hidup, terutama bagi mereka yang tinggal di perkotaan.

Hal ini akan menjadikan mereka yang selama ini hidup pas-pasan menjadi miskin karena tidak mampu mengikuti kenaikan biaya hidup. Pada skala besar akan menjadi fenomena pemiskinan secara sistematis dan berkelanjutan.

Jangan kaget, bilamana nanti kita akan melihat di sekitar kita, semakin banyak pengemis di jalanan, para pemulung sekitar tempat tinggal dan semakin maraknya pelacuran serta semakin banyak dijumpai kejadian kriminal di negeri ini.

Bagi mereka yang berada dan dekat dengan lingkaran kekuasaan, hal ini akan membuat mereka menaikkan pungutan liar dan nilai uang yang dikorupsi, dengan alasan untuk “menutup” kenaikan BBM.

7. Dampak Politik
Politik.kompasiana.com || Secara politis, dengan terjadinya kenaikan BBM akan mengakibatkan semakin tingginya biaya politik yang harus dibayar dan semakin maraknya penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan yang terjadi di negeri ini.

Adalah merupakan rahasia umum, pemberian sejumlah “biaya siluman” dalam menggolkan suatu peraturan. Dana ini tentunya tidak tertulis dalam lembaran administrasi negara. Namun berlangsung secara “wajar” dalam penyelenggaraan administrasi kenegaraan.

Dengan adanya permintaan kenaikan BBM tentunya jumlah yang diminta juga akan semakin besar, dengan alasan agar tidak terjadi gejolak yang meningkat di masyarakat dan juga untuk “menenteramkan” anggota partai dan para simpatisan.

Di satu sisi, besarnya biaya siluman ini akan berdampak pada pengurangan anggaran di sektor lain, biasanya anggaran yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, yang dianggap “tidak penting”. Sehingga kemungkinan jumlah masyarakat yang terlayani dalam bidang kesejahteraan akan semakin jauh berkurang.

Bilamana hal ini terjadi, maka pengurangan biaya kesejahteraan seperti, pelayanan kesehatan dan fasilitas infrastruktur. Hal akan menjadikan masyarakat kelas bawah yang mengharapkan bantuan menjadi semakin terpuruk.

Kompensasi dampak kenaikan BBM seperti bantuan langsung tunai (BLT) pun tidak akan bisa memberi dampak yang nyata bagi masyarakat. Selain karena tidak tepat sasaran juga banyak potongan di dalamnya.

Bilamana kondisi semacam ini berlangsung terus, bisa menimbulkan berbagai keresahan yang berujung pada gejolak sosial dan politik di masyarakat.

Seperti kita baca di berbagai media, saat ini masyarakat kita dalam kondisi temperamen. Sehingga bila ada masalah sedikit saja yang melibatkan aparat dan masyarakat bisa berakibat kerusuhan massa.

Di sisi lain, juga akan menjadikan suatu alasan kuat bagi para “lawan politik” partai yang berkuasa untuk mendiskreditkan pemerintah, dengan salah satu alasan “tidak melindungi” kepentingan masyarakat bawah dan kurang bijak dalam kondisi sulit untuk menaikkan harga BBM.

Hal ini juga ditunjang dengan masalah carut marut dalam pemerintahan, termasuk penanganan korupsi yang tidak jelas ujung pangkalnya dan kapan berakhirnya.

Berbagai alasan tersebut di atas bisa menjadi salah satu senjata dalam mendiskreditkan pemerintah dan partai yang berkuasa saat ini. Dalam periode selanjutnya bisa menjadi sarana untuk melakukan empeachment terhadap presiden.

Bilamana pemerintah tidak mewaspadai dampak multi dimensi yang akan terjadi, maka nasib negeri ini sebagai negara yang gagal (fail state) hanya menunggu waktu saja. Dan kita juga hanya bisa berharap dan berdoa bagi keselamatan kita masing-masing.

 

ALASAN PEMERINTAH MENAIKKAN HARGA BBM
bisniskeuangan.kompas.com || Para peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2008 sebenarnya sudah mengingatkan akan keanehan dalam cara pemerintah menangani BBM di dalam negeri.

Di satu sisi, kenaikan harga didorong lonjakan harga minyak mentah dunia, padahal tidak seorang pun dapat mengetahui seberapa tinggi kenaikannya. Di sisi lain, harga BBM bersubsidi di dalam negeri dipatok pada angka tertentu, saat ini Rp 4.500 untuk premium dan solar. Artinya, harga BBM domestik sebagai variabel statis dipengaruhi harga minyak mentah internasional yang merupakan variabel dinamis.

Menghubungkan dua variabel tersebut tidak wajar karena akibatnya pemerintah terus membuat kebijakan yang didasari dari satu kepanikan ke kepanikan lain, yakni kekhawatiran lonjakan lebih tinggi harga minyak mentah internasional. Demikian inti pesan tim Pusat Penelitian Ekonomi LIPI. Laporan ditulis oleh, antara lain, Latif Adam dan Wijaya Adi, empat hari setelah pemerintah menaikkan harga BBM, 24 Mei 2008.

Meski begitu, pemerintah tetap memakai pola sama setiap kali meredam dampak lonjakan harga minyak mentah dunia terhadap APBN.

Rapat kerja Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan dan Menteri ESDM, Senin (26/3/2012) sore, menyepakati keinginan pemerintah menyubsidi energi Rp 225 triliun; Rp 137,4 triliun di antaranya untuk BBM, LPG, dan bahan bakar nabati, serta Rp 30,6 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM. Dampaknya, kemungkinan besar pemerintah akan menaikkan harga eceran BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter atau naik 33 persen dari harga eceran bensin dan solar saat ini Rp 4.500.

Jika tak dikurangi, pemerintah berargumen, subsidi akan membengkak menjadi Rp 191 triliun. Harga minyak bumi diasumsikan rata-rata 105 dollar AS (dalam UU APBN 2012 asumsi harga 90 dollar AS) dan produksi minyak mentah nasional 930.000 barrel per hari.

Pendekatan dalam menghadapi risiko kenaikan harga migas dunia tersebut tetap berlandaskan kekhawatiran terjadinya kenaikan harga minyak mentah yang lebih tinggi. Saat ini akibat krisis di Selat Hormuz dan tingginya permintaan minyak dari Amerika Serikat.

Kenaikan harga BBM adalah buah pengelolaan anggaran yang mengunci APBN dengan porsi anggaran subsidi energi yang lebih besar dari anggaran belanja lain. Indonesia juga terpasung tingginya volume BBM bersubsidi, dengan kemungkinan melonjak dari 40 juta kiloliter menjadi 47 juta kiloliter tahun 2012.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana, pertengahan Maret lalu, mengatakan, pada 2005-2008 anggaran subsidi BBM selalu lebih besar dari anggaran infrastruktur, kesehatan, dan anggaran pendidikan.

Baru pada 2009-2011 anggaran subsidi ditekan hingga lebih rendah dari anggaran pendidikan dan infrastruktur. Namun, anggaran kesehatan selalu kalah besar.

Berbagai kondisi tersebut, menurut ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, sudah saatnya diperbaiki. Pemerintah harus mengalihkan subsidi BBM dan listrik ke program yang lebih konkret, yakni perbaikan transportasi umum untuk mengurangi pemakaian kendaraan pribadi. Ini adalah syarat mutlak menekan volume konsumsi BBM bersubsidi.

Menurut Anggito, kenaikan harga BBM sebaiknya Rp 1.000 per liter atau naik 22 persen sehingga masih lebih rendah dari kenaikan rata-rata pendapatan per kapita pada 2010-2012 (25 persen). Selain itu, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) hanya diarahkan kepada 10 juta rumah tangga sasaran, bukan 18,5 juta rumah tangga sasaran seperti rencana pemerintah.

”Dengan membatasi BLSM ke 10 juta rumah tangga sasaran, anggaran yang dibutuhkan hanya Rp 10 triliun. Pemerintah menghemat Rp 15 triliun. Penghematan itu digunakan untuk percepatan pengalihan ke bahan bakar gas dan transportasi umum,” tutur Anggito di Jakarta, Senin (26/3/2012).

Ekonom Dradjad H Wibowo melihat ketidakjelasan ini disebabkan perhitungan politis lebih kental ketimbang substansi masalah. Contohnya, BLSM sepatutnya tidak ada karena hanya ada satu partai politik yang diuntungkan, yakni Partai Demokrat. Penerima BLSM cenderung akan berterima kasih sehingga tetap terjaga menjadi pemilih Partai Demokrat.

Ibarat mengayuh kapal, pemerintah harus menambal banyak kebocoran dan menentukan arah lebih tepat ke mana kebijakan energi mengarah. Mengurangi subsidi BBM hanya solusi sesaat.

 

Alternatif Jika BBM Naik

Beberapa hari terakhir masyarakat Indonesia sedang harap – harap cemas akan kenaikan BBM per 1 April 2012 nanti. Bukan tidak beralasan mereka cemas dengan adanya rencana pemerintah menaikkan BBM tersebut. Karena hampir dipastikan selepas BBM naik akan diikuti kenaikan harga – harga di semua sektor. Baik yang langsung berhubungan dengan BBM itu sendiri seperti transportasi, maupun yang terkena imbas kenaikan tersebut. Walaupun secara hitungan sederhana “hanya” akan naik Rp. 2.000,- / liter, namun dampaknya akan sangat terasa sekali. Sehingga tidak mengherankan apabila banyak sekali dari elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi besar – besaran guna menolak rencana kenaikan BBM tersebut. Namun tidak demikian dengan Budi Sunarto. Dalam menyikapi rencana kenaikan BBM ini, dia juga melakukan “demonstrasi”. Tetapi demo yang ia lakukan sama sekali tidak menakutkan, apalagi sampai anarkis. Ya, ia melakukan demo penggunakan gas LPG sebagai bahan bakar motornya.

Menurut beliau, bahan bagar gas masih relatif lebih murah dari pada bahan bakar minyak. Hasil “demo” yang ia lakukan ternyata 1 kg gas elpiji bisa untuk menempuh jarak hingga 200 km. Bila dibandingkan dengan bahan bakar minyak dalam hal ini jenis premium ternyata memang jauh lebih hemat. Sebagai contoh harga 3 kg gas elpiji dipasaran rata – rata Rp. 15.000,-. Kalau 1 kg berarti hanya Rp. 5.000,-. Sedangkan 1 liter premium harga sekarang Rp. 4.500,- dan rata – rata hanya mampu diajak jalan sekitar 50 km. Kalau seseorang mengendarai motor sejauh 200 km menggunakan bahan bakar premium, maka ia harus merogoh kocek sebesar Rp. 22.000,-. Sedangkan dengan menggunakan gas elpiji hanya menghabiskan Rp. 5.000,- saja, berarti dengan gas elpiji bisa menghemat Rp. 17.000,-. Apalagi kalau nanti BBM benar – benar naik, bisa dihitung berapa penghematan yang akan di dapat. Permasalahannya tidak semua orang mau sedikit bersusah payah memodifikasi motornya agar bisa menggunakan gas elpiji ini.

Lain lagi dengan yang dialami paman saya yang 4 tahun terakhir sudah menggunakan biogas sebagai bahan bakar memasak di rumahnya. Biogas adalah gas hasil olahan limbah kotoran sapi. Awalnya paman saya memelihara tujuh ekor sapi pedaging. Dari hasil kunjungan studi banding paman saya berinisiatif untuk membuat pengolahan limbah kotoran sapi. Memang biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat instalasi pengolah limbah ini cukup mahal pada waktu itu, sekitar 13 jutaan. Namun setelah alat itu berfungsi maka hasil yang bisa dinikmati cukup memuaskan. Sejak saat itu keluarga paman saya tidak lagi tergantung sepenuhnya menggunakan gas elpiji dari pemerintah. Sebagai gambaran, sebelum menggunakan biogas paman saya menggunakan gas elpiji 12 kg. Rata – rata setiap 20 hari harus mengisi ulang gas elpiji tersebut. Tetapi setelah mengunakan biogas, paman saya cukup tiga bulan sekali isi ulang tabung gas 12 kg. Karena memang tidak sepenuhnya menggunakan biogas dengan berbagai alasan. Namun sayang, sampai saat ini paman saya belum mencoba mengkonfersi biogas ini untuk bahan bagar kendaraan bermotor. Tetapi setidaknya sudah tidak begitu tergantung dengan bahan bagar dari pemerintah khususnya gas elpiji.

Dari dua ilustrasi tersebut sebenarnya potensi sumber bahan bakar selain bahan tambang yang ada di Indonesia masih sangat terbuka, hanya saja belum dioptimalkan pemanfaatannya. Seandainya pemerintah menggalakkan penggunaan bahan bakar non tambang secara sungguh - sungguh dengan memfasilitasi berupa pelatihan-pelatihan atau dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, maka tidak ada lagi keresahan dan demo besar – besaran bila akan ada kenaikan harga BBM. Dan seharusnya pemerintah selalu memberikan edukasi kepada rakyat bahwa lambat atau cepat bahan bakar minyak dari hasil tambang ini akan habis. Di sisi lain pemerintah juga kurang transparan dengan kondisi keadaan BBM itu sendiri. Sedangkan yang mengetahui kondisi yang sebenarnya hanya segelintir orang saja, sehingga tidak mengherankan bila pada saat kenaikan BBM selalu disambut dengan demo besar – besaran terlepas dari berbagai kepentingan yang mengikutinya. Akhirnya, bila kebanyakan rakyat Indonesia mau mengikuti jejak Budi Sunarto atau paman saya atau siapa saja yang sudah berhasil memanfaatkan limbah menjadi bahan bakar, maka ketika pemerintah menaikkan harga BBM mereka akan berucap..

Salam,

Dwi Hartoyo, SP

REFERENSI
1. http://cybernews.cbn.net.id/cbprtl/cybernews/detail.aspx?x=Economy&y=cybernews|0|0|3|18950
2. http://green.kompasiana.com/polusi/2012/03/27/bbm-naik-no-problem/
3. http://www.antaranews.com/berita/303663/fpks-siap-tolak-kenaikan-bbm-dalam-paripurna
4. http://www.pikiran-rakyat.com/node/182350
5. http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/26/m1gwrf-kaum-perempuan-paling-merasakan-dampak-kenaikan-bbm
6. http://kampus.okezone.com/read/2012/03/28/373/601415/ini-solusi-para-dosen-hadapi-kenaikan-bbm
7. http://www.bisnis.com/articles/harga-bbm-dampak-kenaikan-teredam-pertumbuhan-ekonomi
8. http://kampus.okezone.com/read/2012/03/29/367/601604/drama-politik-kenaikan-harga-bbm
9. http://politik.vivanews.com/news/read/296336-sby--koalisi-bahas-dampak-kenaikan-bbm
10. http://www.tempo.co/read/news/2012/03/19/090391011/Sektor-Wisata-Terkena-Dampak-Kenaikan-BBM
11. http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2012/03/120327_fuelhikeeconomicalimpact.shtml
12. http://www.bisnis.com/articles/kenaikan-harga-bbm-awas-dampak-sistemiknya
13. http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=300145
14. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/03/30/07391619/Kenaikan.Harga.BBM.Hanya.Solusi.Sesaat
15. http://www.antaranews.com/berita/303536/blsm-tak-sebanding-dampak-kenaikan-bbm
16. http://politik.kompasiana.com/2012/03/12/proyeksi-dampak-kenaikan-bbm-april-2012/
17. http://www.bisnis.com/articles/harga-bbm-dampak-kenaikan-teredam-pertumbuhan-ekonomi
18. http://hasbihtc.blogspot.com/2012/03/dampak-kenaikan-harga-bbm-1-april-2012.html